Maestro-news.com, Gorontalo Utara — Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dienindra Chaerunnisa, yang mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara atau calo dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memunculkan beragam tanggapan di publik.
Meski sempat menuai perdebatan di media sosial, sejumlah kalangan justru menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral wakil rakyat dalam mengingatkan masyarakat agar mengikuti mekanisme resmi pemerintah.
Salah satu dukungan datang dari aktivis dan Ketua Aliansi Solidaritas Pejuang PPPK Paruh Waktu, Indra Rahman, yang menilai imbauan itu patut diapresiasi.
> “Saya merasa bersyukur atas himbauan yang disampaikan Ketua Komisi III. Menurut saya, apa yang beliau sampaikan hanyalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama peserta seleksi PPPK,” ujar Indra kepada wartawan, Minggu (19/10).
Indra menegaskan bahwa imbauan semacam itu tidak seharusnya dipersoalkan, apalagi jika tujuannya untuk melindungi masyarakat dari praktik percaloan.
> “Siapapun berhak memberikan himbauan positif seperti itu. Tidak ada yang salah ketika beliau bersuara demi rakyat, apalagi sebagai anggota dewan. Sayangnya, ada pihak-pihak yang justru mempolitisir pernyataan tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan rekrutmen ASN dan PPPK memang sering kali diwarnai isu percaloan, sehingga wajar jika pejabat publik mengingatkan agar prosesnya berjalan transparan dan bersih.
Ia juga berharap agar semua pihak dapat menyikapi pernyataan publik pejabat daerah secara proporsional, tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mencederai semangat reformasi birokrasi.
> “Kita harus fokus pada substansi — yaitu bagaimana memastikan proses seleksi PPPK berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik perantara. Itu yang menjadi pesan utama Ketua Komisi III,” tutup Indra.
