Maestro-News.com, Gorut – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu pada Senin (29/9) kemarin berlangsung dengan nuansa kekecewaan. Massa menilai Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, sengaja menghindar dan enggan bertanggung jawab atas kisruh pengangkatan PPPK paruh waktu.
Koordinator lapangan, Indra Rahman, menyayangkan sikap Bupati Gorut Thariq Modanggu yang tidak hadir menemui para demonstran. Ia menegaskan, hal tersebut menciderai semangat keterbukaan pemerintah daerah.
“Sangat tidak relevan ketika seorang penentu kebijakan justru bersembunyi. Masalah PPPK paruh waktu ini adalah tanggung jawab kepala daerah, bukan hanya panitia seleksi,” tegas Indra Rahman, Rabu (1/10).
Indra mengungkapkan, sebelumnya Bupati Gorut berjanji akan mengcover seluruh tenaga dalam formasi PPPK. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Banyak tenaga paruh waktu yang tidak masuk dalam formasi, sementara hingga kini belum ada kepastian yang jelas.
“Kami minta pertanggungjawaban. Katanya akan mengcover semua, tapi mana hasilnya? Yang datang kemarin hanya Ketua Pansel, sementara kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab tidak ada,” katanya.
Massa aksi juga menilai absennya Bupati Gorut menunjukkan lemahnya keberanian dalam mengambil keputusan.
“Hanya masalah sepele saja dia tidak bisa selesaikan, apalagi kalau sudah masalah yang lebih besar,” sindir Indra.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Sekretaris Daerah, Suleman Lakoro, dijadwalkan berangkat ke BKN pada Selasa (30/9) untuk membahas persoalan PPPK paruh waktu. Aliansi pun berkomitmen untuk turut mengawal langsung proses tersebut.
“Kami dari Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu juga akan berangkat ke BKN. Kami ingin memastikan prosesnya berjalan transparan,” pungkasnya.
