MAESTRO-NEWS.COM (GORUT) – Polemik perekrutan PPPK paruh waktu kembali disorot DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (17/9).
Anggota Fraksi Partai Golkar, Lukum Diko, menegaskan pihaknya sudah satu suara agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) segera dilakukan.
“Jangan sampai ada permainan. Berikan ke kami nama-nama yang tidak masuk database tapi lulus, sementara yang sudah 11 sampai 13 tahun mengabdi justru tidak terkover,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendorong Bupati untuk mengambil langkah tegas. Jika proses bermasalah, harus dibatalkan atau dievaluasi. Namun bila tidak bisa diubah, maka solusi harus difokuskan pada lebih dari 700 tenaga honorer yang belum terkover.
“Kalau memang tidak bisa lagi dievaluasi, Fraksi Golkar siap mendorong agar anggaran perjalanan dinas DPRD tahun 2026 dialihkan untuk mereka yang tidak lolos. Tidak ada perjalanan setahun penuh, demi mereka,” pungkas Lukum.
